MATARAM – QOLAMA. COM | Sebanyak 339 ribu lebih masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai hari ini terima beras bantuan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Bantuan khusus diberikan kepada KPM PKH yang belum menerima bantuan sembako dan bantuan sosial tunai.
“NTB mendapatkan jatah 339.588 ribu keluarga PKH yang menerima bantuan di seluruh kabupaten kota se NTB” Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik melalui siaran persnya, Rabu 2 September 2020..
Kota Mataram jadi daerah pertama penerima bantuan beras PKH, mencapai 17. 392 penerima, dengan titik droping Kelurahan Dasan Agung Baru sebanyak 79 orang dan Kelurahan Karang Baru sebanyak 390 orang.
Dikayakan, secara bertahap, jatah NTB sebanyak 5,093 ton akan didistribusikan melalui transporter yang telah ditunjuk Kementerian Sosial.
“Keseluruhan, bantuan sosial untuk NTB sebesar 3,4 triliun. Bantuan Sosial Beras ini masuk dalam program pusat PEN”, jelas Khalik
Dimana setiap kepala keluarga, akan menerima 15 kilogram beras selama tiga bulan.
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pemerintah pusat mengalokasikan bantuan beras sebanyak 450 ribu ton bagi 10 juta PKM se Indonesia. Untuk itu ketepatan sasaran penerima dengan data DTKS harus diawasi, begitupun dengan kualitas beras bantuan Bulog hingga sampai ke penerima.
“Bantuan diberikan sebagai bentuk konkrit sinergitas termasuk BUMN dan wujud kehadiran negara bagi masyarakat” katanya.
Dijelaskan, bantuan Sosial beras 2020 adalah satu dari program sosial yang diluncurkan pemerintah pusat. Di masa pandemi, intervensi ini dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran PKH yang didalamnya juga terdapat anak anak lansia dan kaum disabilitas.
Untuk itu pengawasan harus dilakukan bersama sama untuk mengatasi hal tak terduga di lapangan. Mulai transporter sampai jaringan Bulog di daerah. Hari ini disalurkan untuk dua bulan sebanyak 30 kilogram per keluarga PKH.
Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, bantuan sosial beras 2020 dari pemerintah pusat ini patut disyukuri. Hanya saja, Wagub menginginkan dalam pendistribusiannya tidak ada yang salah sasaran dan dimanfaatkan dengan benar.
Agar dampak ganda dari bantuan diberikan, selain membantu masyarakat miskin di masa pandemi juga untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pendamping PKH juga harus mengawasi dengan baik agar dapat amanah sekaligus memastikan penerima tidak menyalahgunakan bantuan yang diterima.
“Kondisi masih tidak menentu. Pandemi belum berakhir. Bantuan jangan disalahgunakan. Pendamping PKH juga harus terus mengingatkan disiplin protokol kesehatan. Makin patuh, makin cepat kita keluar dari pandemic. Jangan tunggu sampai resesi ekonomi benar benar terjadi”, jelas Rohmi.
Dirut Bulog, Budi Waseso mengatakan, pihaknya siap mendukung program bantuan sosial pemerintah dan menjamin kualitas beras Bulog, begitu juga dengan distribusi, pihaknya berkomitmen menindaktegas oknum Bulog ataupun transporter yang didukung PT Bhanda Ghara Reksa dan PT Dos Ni Roha.
“Jaminan kualitas itu dilakukan dengan proses ‘rice to rice’ yang diserap dari hasil produksi padi petani sehingga juga ikut menyejahterakan petani” katanya.
.
