Soal Tudingan Keluarga Gubernur Terlibat JPS Gemilang, Kadis UMKM Pasang Badan.
MATARAM – QOLAMA.COM | Adanya tudingan keterlibatan keluarga Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengadaan kebutuhan masyarakata selama pandemi Covid-19, melalui program Jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang dibantah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) NTB.
“Tuduhan terhadap adanya keluarga Gubernur NTB yang mengerjakan maskerisasi itu adalah tidak benar. Kenapa tidak benar” kata Kadiskop dan UKM NTB, Wirajaya Kusuma melalui siaran persnya, Jum’at 29 Mei 2020.
Wirajaya secara tegas membantah tudingan adanya keluarga Gubernur yang mengerjakan pekerjaan maskerisasi hingga ratusan lembar dalam program JPS Gemilang.
Ia mengatakan, tudingan tersebut tidak benar, karena yang terikat dengan pihak Dinas dalam pengerjaan maskerisasi adalah UKM yang memang memiliki persyaratan secara adminstratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dalam menangani Covid19 dengan menggunakan anggaran tidak terduga.
Dalam pembuatan masker, pihak Dinas melibatkan sekitar 135 UKM yang tersebar di Provinsi NTB dan telah mendaftar secara resmi di pihak Dinas Koperasi dan UMKM dengan melampirkan SIUP, TDP dan NPWP serta buku tabungan rekening atas nama UMKM bersangkutan.
“Setelah dilakukan tahapan seleksi, hanya ada sekitar 125 UMKM yang memiliki kelengkapan adminstratif sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Pada tahap pertama, menurutnya, melibatkan sekitar 31 UMKM dengan jumlah total masker yang dibuat adalah sekitar 100 ribu masker dan pengerjaan tahap pertama itu sudah selesai bahkan sudah dilakukan SPJ dan telah diserahkan ke BPKAD.
Kemudian pada tahap kedua dibuatkan sekitar 845 ribu lembar masker dengan melibatkan sekitar 79 UMKM dan sedang dalam proses penyelesaian SPJ nya.
“Khusus Kabupaten Sumbawa, pengerjaan masker diserahkan kepada UMKM dengan nama Family Taylor serta beberapa UMKM lain yang tersebar hingga ke Kota Bima” katanya
Sehingga tidak benar ada nama keluarga Gubernur NTB yang terlibat di dalam pembuatan masker untuk kebutuhan Covid-19, apalagi sampai dituding ratusan ribu masker, itu jelas merupakan sebuah fitnahan yang tidak berdasar. Sebab satu UMKM itu hanya diberikan jatah maksimal sampai 40 ribu masker saja. Silahkan bisa dilihat data-datanya di bidang UMKM.
Pihaknya mengaku bersikap terbuka atas program pembuatan masker yang digawangi leading sector-nya. Apalagi menurutnya, Gubernur NTB sudah secara tegas melarang adanya pihak keluarga atau yang mengatasnamakan tim suksesnya untuk terlibat dalam program maskerisasi. Bahkan menurutnya, pihaknya sudah menjelaskan atau mengklarifikasi soal program pembuatan masker kepada DPRD NTB.
“Kepada pihak Reskrimsus Polda NTB pun sudah kami berikan penjelasan terkait dengan hal ini bahkan semua dokumen-dokumen terkait dengan program ini sudah kami perlihatkan. Bahkan tidak hanya itu, mereka sudah langsung melakukan cross check ke lapangan terkait dengan hal ini,” terangnya.
Diskop dan UMKM sendiri dalam program JPS Gemilang hanya berkonsentrasi dalam mengurus program maskerisasi. Sementara untuk item-item lain diserahkan ke beberapa leading sector lain seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan.
“Kalau untuk program masker saat sekarang ini sudah ready stock dan siap didistribusikan kepada warga yang terdata,” pungkasnya.
