Fraksi PKB Loteng: Pemerintah Harus Evaluasi Protokol Kesehatan di Pesantren
PRAYA, QOLAMA. COM | Liburnya semua lembaga pendidikan termasuk Pesantren dimasa Pandemi Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dikhawatirkan akan mengakibatkan hal buruk bagi perkembangan santri dan peserta didik di NTB. Hal ini dikatakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Kabupaten Lombok Tengah Prayatna Wira Hadi Saputra ST pada, Jum’at, (29/5/2020) hari ini.
Kepada Qolama.com Prayatna menegaskan, kondisi santri yang biasanya berada di pondok dan steril dari pengaruh buruk lingkungan, media sosial dan televisi, dikhawatirkan akan rusak akibat lamanya mereka dirumah dan kurangnya kontrol dari orang tua mereka masing.
“Ini sangat mengkhawatirkan, bahkan sejumlah pimpinan pondok dan orang tua santri datang mengeluhkan hal ini” Katanya.
Ia menambahkan, jika mengacu ke Data Departemen Agama, jumlah pesantren di NTB ini tak kurang dari 700-an pesantren dan membina tidak kurang dari 249.842 santri Mukim dan tidak mukim. Jumlah yang sangat besar ini tidak boleh diabaikan melainkan harus dicarikan langkah solutif agar para santri bisa belajar seperti biasa dengan tetap mengikuti protokol covid-19 yang ditetapkan pemerintah.
“Pemerintah harus menyiapkan mekanisme normal dan kongkrit agar pesantren-pesantren di NTB khususnya di Lombok Tengah bisa dibuka kembali dan ratusan ribu santri itu bisa belajar seperti biasanya. Langkah yang harus dilakukan tentu menyiapkan sarana dan prasana pesantren agar sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, termasuk menyiapkan test massal bagi santri dan pengajar sebelum pembukaan pesantren” Jelasnya.
Yang tak boleh dilupakan juga tambahnya, pemerintah penting menyiapkan mekanisme ketahanan ekonomi di masing-masing pesantren. Sebab, akibat covid-19 ini, pesantren hari mengalami keterpurukan ekonomi yang sangat besar.
“Kita tahu banyak pesantren selama ini secara ekonomi sangat mandiri dengan mendirikan koperasi, lembaga keuangan dan lainnya, tetapi selama Covid-19 ini mereka juga tidak bisa beraktifitas, padahal dari situlah mereka mendapatkan dana untuk pembangunan bahkan memberikan honor untuk guru-guru mereka” Tambahnya.
Untuk itu kata Prayatna, selain perlu melakukan evalusi, pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota juga diajaknya tidak perlu ragu-ragu mengalokasikan anggaran khusus untuk pembukaan kembali pesantren-pesantren di NTB. Sebab kata dia pesantren-pesantren ini telah berkontribusi sangat besar bagi pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya di Lombok Tengah.
“Saya sering katakan, jumlah pesantren dan madrasah dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang diadakan pemerintah jauh lebih besar, sehingga anak-anak yang belajar di pesantren ini jauh lebih banyak. Kalo pesantren macet begini sangat berbahaya. Bisa Stuck SDM kita” Pungkasnya. []
