Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, secara terbuka mengungkap adanya peran seorang menteri di balik kebijakan pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang kini memicu kegelisahan dan perpecahan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU).
Pernyataan itu disampaikan Yenny dalam Acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, pada 17 Desember 2025.
Di hadapan ribuan jamaah, ulama, tokoh nasional, dan pejabat negara, Yenny menyampaikan kegelisahannya atas konflik internal NU yang, menurutnya, tidak lepas dari urusan duniawi, khususnya pengelolaan tambang.
“Saya tanya langsung kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot memberikan tambang. Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot,” ujar Yenny di mimbar haul.
Yenny mengungkapkan, informasi itu ia peroleh setelah berbincang langsung dengan Luhut Binsar Pandjaitan pada hari yang sama sebelum menghadiri haul. Menurut Yenny, menteri tersebut mendorong pemberian izin tambang kepada ormas-ormas keagamaan yang memiliki afiliasi politik tertentu.
“Kalau benar tambang diberikan kepada ormas-ormas yang berafiliasi dengan partai, maka NU hanya dipakai sebagai alat legitimasi saja,” kata Yenny.
Ia mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi menyeret NU ke dalam konflik kepentingan politik dan ekonomi yang justru merusak fondasi organisasi.
Tambang Dinilai Picu Mufaraqah
Yenny menilai, kebijakan tambang yang awalnya diklaim sebagai bentuk keberpihakan negara kepada ormas, justru berubah menjadi sumber perpecahan di internal NU.
“Tambang yang seharusnya menjadi pengikat, sekarang justru menjadi tali yang mengancam mufaraqah, perpisahan di antara para pemimpin kita,” ujarnya.
Ia mengutip peringatan Nabi Muhammad SAW bahwa suatu urusan yang diserahkan bukan kepada ahlinya akan membawa kehancuran. Karena itu, Yenny menilai pengelolaan tambang bukanlah ranah yang tepat bagi organisasi keagamaan.
Dukung Tambang Dikembalikan ke Negara
Dalam pidatonya, Yenny secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pandangan mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, yang menyarankan agar izin tambang untuk ormas keagamaan dikembalikan kepada negara.
“Kalau pemerintah ingin membantu ormas, lebih baik dalam bentuk dana. Bisa untuk membangun sekolah, pesantren, rumah sakit. Jauh lebih maslahat,” kata Yenny, yang disambut tepuk tangan hadirin.
Menurutnya, prinsip dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih—mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan—harus menjadi pegangan NU dalam menyikapi persoalan ini.
Seruan Moral Selamatkan NU
Yenny menegaskan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai seruan moral demi menyelamatkan NU sebagai jam’iyah besar umat Islam.
“Nahdlatul Ulama jauh lebih besar daripada urusan-urusan remeh-temeh seperti tambang,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kekuatan NU sejak awal bukan terletak pada kekayaan materi, melainkan pada keikhlasan ulama dan jamaahnya, nilai yang diwariskan oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan dipraktikkan secara nyata oleh Gus Dur.
“Tugas kita menjaga NU, karena dengan menjaga NU, kita menjaga Indonesia, bahkan menjaga dunia,” kata Yenny menutup pidatonya.