AgamaHeadlineMataramNasional

Cacat Hukum, GMPT Minta Kepengurusan Baznas NTB Dibekukan

MATARAM, QOLAMA.COM | Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Transparansi (GMPT) meminta Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menarik Surat Kepengurusan (SK) pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB Periode 2020 – 2025 karena dinilai cacat hukum.

Permintaan tersebut disampaikan GMPT ketika melakukan aksi demonstrasi mempertanyakan keabsahan pengurus Baznas NTB didepan kantor Gubernur NTB, Kamis 11 Juni 2020.

“Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor : 400 – 413 Tahun 2020 tentang pengangkatan Pimpinan Baznas Provinsi NTB Masa Bakti 2020-2025 jelas cacat hukum, karena tidak sesuai rekomendasi Baznas pusat” kata Koordinator Umum GMPT, M. Nuresim.

Ia mengatakan tindakan Gubernur NTB tersebut sekaligus juga sebagai bentuk kesewenang-wenangan Gubernur Zulkiflimansyah yang menyalahgunakan kekuasaan, demi kepentingan politik semata, dengan melanggar berbagai aturan yang ada.

Salah satunya mengangkat pimpinan Baznas NTB tidak sesuai PP no 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan BAZNAS No 1 Tahun 2019 tentang cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Baznas Provinsi dan Pimpinan Baznas Kabupaten / Kota.

“Dalam UU dan Peraturan Baznas tersebut disebutkan secara jelas, bahwa Pimpinan Baznas di angkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS pusat” tegas Nuresim.

Mengingat pertimbangan BAZNAS Pusat adalah syarat substansial kepala daerah bisa mengangkat dan memberhentikan Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Baznas Kabupaten/ Kota, tanpa pertimbangan dari Baznas maka proses pengangkatan atau pemberhentian tersebut cacat hukum.

Dugaan pelanggaran pengangkatan Baznas NTB juga diperkuat dengan keluarnya surat Baznas Pusat melalui surat peringatannya kepada Gubernur NTB Nomor 365/ANG/BAZNAS/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 bahwa, pengangkatan pimpinan Baznas Provinsi NTB periode 2020-2025 tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik formil maupun materil dan bisa masuk Pidana.

“Sebagai masyarakat, GMPT merasa prihatin, Baznas NTB hari ini sebagai AMIL yang tidak sah, karena Pimpinannya di angkat tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai dengan cara pengangkatan Amil Zakat menurut ketentuan Agama” katanya.

Berdasarkan kenyataan tersebut GMPT NTB menuntut agar Baznas NTB dikelola dengan jujur dan profesional, karena lembaga ini bukan lembaga yang berkhidmah kekuasaan tetapi lembaga yang berkhidmah untuk ummat.

Mendukung surat peringatan Baznas pusat kepada Gubernur NTB Nomor 365/ANG/BAZNAS/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 tentang pengangkatan pimpinan Baznas Provinsi NTB periode 2020-2025 yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik formil maupun materiil.

Mendesak Gubernur NTB Zulkiflimansyah memperbaiki SK Nomor : 400 – 413 Tahun 2020 tentang pengangkatan Pimpinan Baznas Provinsi NTB Masa Bakti 2020-2025 sesuai dengan pertimbangan Baznas Pusat.

Sementara itu, Kordinator lapangan GMPT, Wahyu Satriadi menegaskan bahwa, jelas – jelas Gubernur NTB telah melakukan kesalahan besar, baik dari sisi undang – undang maupun dari sisi hukum agama.

Dengan mengangkat pengurus dan Pimpinan Baznas NTB yang tidak sesuai rekomendasi Baznas Pusat, apalagi semua tau Baznas merupakan lembaga yang mengurus dana umat.

“Kalau pengangkatannya saja sudah menyalahi prosedur, bagaimana nanti setelah mengelola dana umat, ingat ini tanggungjawabnya dunia akhirat”. []

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: