MATARAM – QOLAMA.COM | Tiga usulan proyek nasional, disetujui pemerintah pusat untuk mulai dibangun tahun 2021, untuk dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tiga usulan proyek pembangunan yang diusulkan sejak tahun 2020 tersebut diantaranya, pembangunan Rumah Sakit (RS) Mandalika, penyempurnaan Science Techno Industrial Park (STIP) dan NTB Hijau.
“Khusus untuk pembangunan RS Mandalika yang areanya berdekatan dengan sirkuit harus menjadi prioritas utama untuk segera dituntaskan pembangunannya, mengingat gelaran MotoGP akan digelar tahun 2021″ kata Gubernur NTB, Zulkieflimansyah ketika mengikuti Rakor dengan Kementerian PPN/Bappenas secara virtual, Selasa 23 Februari 2021.
Alasannya, pelaksanaan event MotoGP yang pembalap kawakan dunia disertai para penonton dari negara-negara di dunia ini jika terjadi sesuatu (kecelakaan, red) harus segera mendapatkan perawatan di RS Internasional Mandalika.
Alasan dipercepatnya penuntasan pembangunan RS Mandalika juga atas perintah Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Kemenkraf RI, Sandiaga Uno, saat berkunjung ke Mandalika Resort agar pelaksanaan MotoGP ini bisa terlaksana 2021 ini dan menghadirkan penonton yang cukup banyak.
“Segala fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan MotoGP, termasuk pembangunan RS Mandalika juga bisa dipercepat,” beber Zul.
Usulan berikutnya, mewujudkan “NTB Hijau” melalui gerakan reboisasi atau menghijaukan kawasan hutan yang kritis di NTB. Dampak positif dengan NTB Hijau ini diharapkan ketersediaan air bisa dipenuhi sehingga kesinambungan pembangunan dengan hutan yang tetap lestari bisa diwujudkan dengan baik.
Dalam program NTB Hijau, Pemprov NTN rencanakan luas areal yang direboisasi 200 ribu hektar. Diharapkan program ini bisa terlaksana dengan baik. Usulan terakhir yang disetujuai terkait daya saing ekonomi. Program ini sebelumnya pernah menjadi penekanan Presiden Jokowi namun hampir dilupakan. Yakni Science Technology.
“Hadirnya Science Techno Park (STP) sebagai wujud implementasi industrialisasi di NTB ingin lebih disempurnakan dengan menjadi inkubator bisnis yang lebih produktif dan di NTB saat ini sudah dinilai berhasil” katanya.
Bukti keberhasilan tersebut saat ini telah mampu mendorong lebih dari 5.000 UMKM dengan produk industri yang sudah berkembang pesat. Mudah-mudahan dengan banyaknya inkubator bisnis ini akan menghasilkan UMKM-UMKM yang menghasilkan daya saing ekonomi, sehingga bisa lebih kompetitif dan berdaya saing di masa yang akan datang,” Gubernur menjelaskan.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Dr. H. Suharso Monoarfa menjelaskan, Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) ini dilakukan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Rakorgub tahun 2021 ini merupakan tahun kedua penyelenggaraannnya.
Rakorgub ini merupakan inovasi Kementerian PPN/Bappenas untuk melibatkan para Gubernur dalam mematangkan rencana kerja sejak awal, sebelum RKP dan Pagu Indikatif ditetapkan. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana keterlibatan aktif para gubernur dilakukan setelah penetapan RKP tiap tahunnya dan Pagu Indikatif melalui rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Rakorgub ini juga untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional sehingga bisa membuat skala prioritas terhadap penyusunan APBN 2022 yang benar-benar menjadi kebutuhan daerah yang disesuian dengan dengan ketersediaan fiskal APBN dan APBD masing-masing.
“Perioritas utama pelaksanaan pembangunan tahun 2022 yakni memulihkan atau mereformasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Reformasi struktural sosial masyarakat, termasuk menekan angka penularan Covid-19 termasuk lebih digencarkannya penerapan protokol kesehatan dan gerakan vaksin Covid-19”
Kementerian PPN/Bappenas, kata Suharso juga telah menerima usulan proyek pembangunan NTB 2022. Diantaranya, proyek jalan bay pas akses Mandalika dan pembangunan jembatan Samota. Kedua usulan proyek ini sudah diterima dan saat ini dalam tahap rekonstruksi.
Ia mengungkapkan faktor penghambat pembangunan di NTB diantaranya terkait dengan ketersediaan SDM sektor kesehatan, SDM-SDM pendukung ekonomi industri untuk ekspor hasil olahan masyarakat pelaku UMKM. Selain itu daya dukung infrastruktur pariwisata, infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung home industry dan lainnya terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB.
