Mataram – Sebagai upaya menekan dan menurunkan angka stunting, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (NTB), akan lebih memaksimalkan peran serta keterlibatan kader posyandu.
“Kader posyandu merupakan ujung tombak pemerintah dalam penanganan kesehatan masyarakat, termasuk dalam upaya menekan angka stunting di NTB” kata Ketua Tim Penggerak PKK NTB Sinta M. Iqbal di Mataram, Kamis 30 April 2026.
Ia berharap agar program intervensi stunting dalam pelaksanaannya sukses, untuk itu keterlibatan semua element untuk bekerjasama termasuk melibatkan pengurus PKK dikabupaten/kota serta kader posyandu tersebar di seluruh desa dan keluaran menjadi keharusan.
Dikatakan, upaya lintas sektor dan pendekatan berbasis data ini juga dilaksanakan bukan hanya dalam rangka penurunan stunting namun sebagai persiapan survei gizi tahun 2026.
“Stunting ini urusan kita semua. Jadi saya harap kita juga kerja bareng-bareng”. Pesan Sinta.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly YuniartiMataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat langkah penurunan angka stunting dengan menekankan validasi data dan intervensi terarah pada kasus yang sudah teridentifikasi.
Upaya ini ditargetkan berjalan serentak mulai pertengahan Mei 2026, Langkah awal yang dilakukan adalah memastikan akurasi data sebagai dasar intervensi. Validasi data dilakukan setelah pendataan posyandu April, sebelum kemudian seluruh perangkat bergerak menangani kasus di lapangan.
“Kita validasi dulu datanya di awal Mei. Setelah itu baru kita serentak bergerak, terutama untuk anak-anak yang sudah stunting. Kita fokus dulu ke yang kasus,” ujarnya
Ia menegaskan, penanganan stunting tidak lagi terbatas pada desa tertentu, melainkan menjadi gerakan menyeluruh di seluruh wilayah NTB. Namun, daerah dengan angka tertinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Utara akan menjadi prioritas utama.
Nelly menambahkan, dalam penanganan stunting, tidak saja bicara 40 desa. Seluruh NTB harus bergerak, tapi tentu fokus pada wilayah dengan angka tertinggi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB, prevalensi stunting triwulan I 2026 berada di angka 12,88 persen. Lombok Timur mencatat angka tertinggi sebesar 20,72 persen, disusul Lombok Utara 12,87 persen dan Kabupaten Bima 11,57 persen.