Guru To’i Dorong Parlemen NTB Wujudkan Keadilan Ekologis.
Mataram – Sebagai upaya mendorong dan memperluas gerakan dan aktivitas anggota parlemen daerah, mewujudkan keadilan ekologis dan fiskal daerah, Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) mendorong terbentuknya Akademi Parlemen Hijau.
“Akademi Parlemen Hijau sebagai wadah peningkatan kapasitas, penguatan jejaring, sekaligus ruang perjuangan bersama untuk mewujudkan keadilan ekologis dan fiskal daerah” Presidium KPHD Nusa Tenggara Barat, (NTB), Guru To’i Akhdiansah di Mataram.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengungkapkan, KPHD akan memperluas advokasi terhadap isu ekonomi karbon, pengurangan emisi, hingga penerapan eco-tax sebagai peluang baru dalam memperkuat sumber pendanaan daerah.
Menurut Akhdiansyah, daerah harus mengambil peran lebih besar dalam menyambut perkembangan ekonomi karbon yang kini menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
“Sebagai salah satu Presidium Nasional KPHD, daerah perlu mengambil peran lebih aktif dalam menyambut peluang ekonomi karbon, yang kini mulai menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional,” jelasnya.
Sektor kehutanan dan tata guna lahan masih menjadi salah satu potensi utama dalam pengembangan ekonomi karbon. Namun peluang tersebut juga terbuka melalui sektor lain seperti energi bersih, transportasi rendah emisi, pengelolaan sampah dan limbah, industri ramah lingkungan, hingga pertanian berkelanjutan.
“Daerah memiliki sumber daya yang sangat besar untuk mendukung pengurangan emisi” kata Guru To’i.
Dikatakan, pemerintah daerah dan DPRD perlu memahami mekanisme ekonomi karbon agar manfaatnya tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga kembali kepada masyarakat dan daerah penghasil.
Lebih lanjut Ketua IKA PMII Bali Nusra tersebut menilai, keberadaan Akademi Parlemen Hijau nantinya dapat menjadi ruang konsolidasi gagasan sekaligus penguatan kapasitas anggota parlemen daerah dalam memperjuangkan kebijakan berbasis lingkungan.
“Parlemen daerah perlu memiliki kemampuan dalam merumuskan kebijakan yang mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi”
Dikatakan, Akademi Parlemen Hijau akan menjadi ruang konsolidasi ide, gagasan, penguatan kapasitas, serta jejaring antaranggota parlemen daerah dalam mewujudkan local voice bagi keadilan ekologis dan fiskal
Ia juga menyinggung potensi ekonomi hijau dari berbagai sektor, termasuk aktivitas pertambangan rakyat. Menurutnya, aktivitas ekonomi tersebut tidak cukup hanya menghasilkan pendapatan daerah, tetapi juga harus menjadi momentum memperbaiki kualitas lingkungan.
“Selain menghasilkan dana pendapatan daerah juga harus dijadikan momentum untuk menata hijau dan baiknya lingkungan di area tambang,” katanya.
Guru To’i juga menyoroti persoalan sampah, karbon, dan emisi dinilai memiliki peluang ekonomi apabila dikelola secara tepat. Program lingkungan, menurutnya, dapat menjadi bagian dari pembangunan yang memberikan dampak ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan.
“Semua harus duduk bersama, pemerintah, swasta, akademisi dan juga stakeholder lainnya untuk mulai membicarakan ekonomi hijau dalam mewujudkan keadilan ekologis dan fiskal” jelas Yongky.
Pengembangan ekonomi karbon sendiri terus menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah mulai didorong untuk menyiapkan regulasi, tata kelola, serta kolaborasi agar potensi ekonomi lingkungan dapat memberikan manfaat langsung bagi daerah.