Dari sudut pandang syariat pun, belajar dari siapa pun tentang hal-hal non-keagamaan tidak pernah menjadi masalah. Selama yang dibahas bukan tentang akidah dan ibadah, ilmu tetaplah ilmu. Dalam konteks AKNNU, topik yang dibahas Berkowitz adalah analisis geopolitik global—bukan teologi, bukan ritual, dan tentu bukan doktrin keagamaan.
Penulis : Ahmad Jumaili (Ketua MDS Rijalul Ansor Pimpinan Wilayah NTB)
Ketegangan yang mencuat hingga berujung pada pencopotan Gus Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU oleh Ra’is Aam KH Miftachul Akhyar menandai fase baru dalam dinamika Nahdlatul Ulama (NU). Bagi sebagian kalangan, ini bukan sekadar konflik personal atau perebutan otoritas organisasi, melainkan benturan dua cara melihat masa depan NU: apakah tetap menjadi ormas tradisional yang bergerak hati-hati dalam isu global, atau tampil sebagai aktor dunia dengan keberanian membuka ruang dialog dipentas global.
Peristiwa ini menjadi sorotan publik setelah muncul kontroversi mengenai hadirnya Peter Berkowitz—cendekiawan asal Amerika yang dinilai memiliki kedekatan dengan jaringan pro-Israel—dalam pembukaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKNNU). Kehadirannya langsung dikaitkan dengan isu sensitif Israel–Palestina dan memantik gelombang penolakan di kalangan Nahdliyyin.
Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, persoalannya tidak sesederhana “undang mengundang tokoh terkait Zionisme”. Akar kegaduhan ini lebih merupakan ketidaksiapan sebagian besar warga NU dalam menghadapi langkah modernisasi yang coba dilakukan Gus Yahya.
AKNNU dan Visi Global NU
AKNNU sejatinya dirancang sebagai ruang kaderisasi strategis untuk melahirkan pemimpin NU masa depan: mereka yang memiliki kepekaan terhadap isu global, geopolitik, ekonomi internasional, dan relasi antarperadaban. Dalam sambutannya, Gus Yahya dengan tegas menyatakan bahwa para pembicara—termasuk Berkowitz—diundang bukan sebagai teladan, tetapi sebagai penyumbang gagasan, pengayaan perspektif, dan sparring intelektual.
“Para pembicara ini hanya untuk memperkaya isu dan gagasan, bukan untuk dicontoh karena mereka bukan contoh,” begitu kira-kiranya garis besar pesan Gus Yahya.
Dari sudut pandang syariat pun, belajar dari siapa pun tentang hal-hal non-keagamaan tidak pernah menjadi masalah. Selama yang dibahas bukan tentang akidah dan ibadah, ilmu tetaplah ilmu. Dalam konteks AKNNU, topik yang dibahas Berkowitz adalah analisis geopolitik global—bukan teologi, bukan ritual, dan tentu bukan doktrin keagamaan.
Artinya, mengundang Berkowitz tidak otomatis mengarah pada penyimpangan aqidah atau infiltrasi ideologis. Ia lebih merupakan metode pendidikan modern yang umum digunakan kampus, lembaga riset, dan pusat pelatihan kepemimpinan di seluruh dunia: mendudukkan lawan gagasan sebagai sumber pengetahuan strategis.
Momentum yang Tidak Tepat
Meski demikian, kritik terhadap Gus Yahya tidak hadir dari ruang hampa. Masalahnya bukan apa yang dilakukan, tetapi kapan itu dilakukan.
Indonesia dan dunia sedang berada dalam suasana emosional akibat eskalasi perang Israel–Palestina. Sentimen pro-Palestina di akar rumput Nahdlatul Ulama sangat kuat. Dalam situasi seperti ini, kemunculan tokoh yang dikaitkan dengan Zionisme langsung memicu kecurigaan dan penolakan—meski substansi yang dibahas tidak berkaitan dengan legitimasi Israel atau upaya mempengaruhi NU secara ideologis.
Momentum yang tidak tepat inilah yang kemudian menjadi peluru paling mudah bagi kelompok-kelompok yang sejak lama tidak sejalan dengan gaya kepemimpinan Gus Yahya. Kehadiran Berkowitz menjadi alasan politis untuk memotong langkahnya.
Modernisasi NU dan Jejak “Menghidupkan Gus Dur”
Dalam beberapa pidato dan langkah kebijakannya, arah visi Gus Yahya sebenarnya cukup terbaca: ia ingin mengembalikan pola kepemimpinan NU seperti era Gus Dur yang aktif berdiplomasi global, berdialog lintas agama, dan berani masuk ke gelanggang isu internasional.
Gus Dur bertemu tokoh-tokoh Israel bukan untuk mengakui negara tersebut, tetapi sebagai bagian dari strategi diplomasi akar rumput untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pendekatan semacam itu jarang dipahami oleh publik, tetapi justru dihargai dalam studi hubungan internasional.
Gus Yahya tampaknya membawa semangat yang sama—bahwa NU sebagai ormas Islam terbesar di dunia harus memainkan peran lebih besar dalam rekonsiliasi global, moderasi beragama, dan advokasi kemanusiaan. NU bukan hanya ormas lokal, tetapi aset geopolitik Indonesia.
Namun tentu saja, langkah-langkah seperti ini berisiko ketika tidak dibarengi dengan kemampuan komunikasi publik yang kuat di tingkat akar rumput. NU adalah organisasi sosial keagamaan, bukan lembaga think tank internasional. Basis massanya lebih sensitif terhadap simbol dan identitas ketimbang argumentasi geopolitik.
Dinamika Internal dan Tantangan Generasi
Konflik ini juga mencerminkan benturan generasi di tubuh NU. Generasi tua cenderung melihat NU sebagai penjaga tradisi, pengayom masyarakat, dan institusi moral yang harus berhati-hati dalam hubungan internasional.
Generasi baru melihat NU sebagai organisasi besar yang perlu merespons isu-isu global, membangun jejaring internasional, dan berkontribusi pada perdamaian dunia.
Gus Yahya berdiri di tengah dua kutub ini—dan langkahnya sering dianggap terlalu maju oleh sebagian kalangan, dan terlalu konservatif oleh sebagian yang lain. Pencopotan dirinya bukan hanya soal kesalahan taktis, tetapi juga hasil akumulasi ketegangan visi yang telah berlangsung lama.
Pertaruhan NU untuk Masa Depan
Peristiwa ini menjadi titik krusial: apakah NU akan melanjutkan agenda globalisasi, atau kembali fokus pada isu domestik dan kultur tradisional?
Tantangannya ada dua:
Menjaga soliditas internalNU adalah organisasi kompleks dengan jejaring yang sangat besar, dari pesantren hingga komunitas diaspora. Retaknya kepercayaan bisa berimplikasi panjang pada stabilitas sosial umat.
Menentukan arah peran global NU
Dunia sedang mengalami krisis geopolitik, polarisasi agama, dan bangkitnya ekstremisme. NU sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi aktor penengah. Namun hal itu membutuhkan keberanian sekaligus ketelatenan komunikasi.
Apa pun keputusan akhir konflik ini, satu hal yang jelas: diskursus mengenai masa depan NU sedang memasuki babak baru. NU bukan lagi sekadar ormas; ia sudah menjadi institusi sosial-politik dan keagamaan yang pengaruhnya melewati batas nasional. Pertanyaannya: Apakah warga Nahdliyyin siap melalui transformasi ini?