LOMBOK BARAT, QOLAMA.COM | Walaupun diwarnai Aksi Demonstrasi Mahasiswa yang mengatasnamakan diri Front Mahasiswa Lombok Barat, pelantikan DPRD Lombok Barat sukses dilaksanakan pada (14/8) lalu.
Pekerjaan DPRD Lobar selanjutnya adalah menyelesaikan tata tertib dan alat kelengkapan DPRD termasuk Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat untuk 5 Tahun kedepan.
Terkait hal ini, Ketua KNPI Lombok Barat Dodi Musra megingat para anggota baru DPRD Lobar tersebut agar memilih pimpinan yang bersih dari korupsi dan tidak cacat secara moral.
Dodi mengatakan, rumor yang beredar di masyarakat hari ini, bahwa terdapat beberapa nama calon Pimpinan DPRD Lobar yang dinilai masyarakat selama ini bermasalah hukum bahkan cacat moral.
“Gag usahlah saya sebut nama, orang-orang sudah tau semua” Ungkapnya pada Lombok Files.
Jika dilihat dari hasil perolehan suara pada Pemilu 2019 lalu, maka ada empat partai yang akan menduduki pimpinan DPRD Lobar, yakni Partai Gerindera, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Keempat partai ini dikatakan Dodi, harus melakukan seleksi kader ketat untuk kader-kadernya yang akan ditempatkan sebagai pimpinan.
“Jangan asal loyal sama partai, tapi punya sangkut paut hukum seperti SPPD Fiktif dan lain-lain” Tanda Dodi.
Ia menegaskan, mewakili masyarakat Lombok Barat, ia sangat keberatan apabila pimpinan DPRD Lobar nantinya bermasalah. Untuk itu, selain menuntut secara terbuka melalui media, ia juga akan bersutat ke partai-partai tersebut.
“Kami tidak ingin pimpinan DPRD Lobar ini diduduki orang-orang bermasalah, baik bermasalah secara hukum ataupun cacat moral. Kami juga akan surati partai-partai supaya memperhatikan” Tegasnya