HeadlineHukum dan KriminalPolitik

Perda Pencegahan Perkawinan Anak NTB Jangan Hanya Jadi Dokumen.

MATARAM – QOLAMA.COM | Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) pencegahan perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, 29 Januari 2021 harus bisa menekan dan mencegah angka perkawinan anak di NTB.

Permintaan tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati ketika meresmikan Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19, Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Utara, Kamis 15 April 2021.

“Kementerian PPPA sangat bersyukur bahwa di NTB sudah memliliki Perda tentang pencegahan perkawinan anak. Tentu kami berharap bahwa perda ini tidak hanya menjadi dokumen tapi implementasi nyata dalam menekan angka perkawinan anak,” ungkap Darmawati.

Perda tersebut sekaligus menjadikan Provinsi NTB sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan perkawinan pada anak.

Seperti diketahui, dalam perda itu mengatur pemberian sanksi pidana dan administrasi bagi aparat desa yang terlibat dalam perkawinan anak. Bagi yang terlibat atau menfasilitasi perkawinan anak maka terancam hukuman penjara selama enam bulan.

Menurutnya, perkawinan pada anak memiliki dampak yang cukup luas. Terutama dampak yang paling banyak terjadi adalah tingkat kematian ibu dan anak terus mengalami peningkatan. Belum lagi dampak kesehatan dan kemiskinan yang dirasakan oleh anak-anak yang belum siap membina rumah tangga dengan baik.

Dampak itulah yang harus dicegah melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi masif dari seluruh pihak. Melalui peresmian Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19 ini, kata menteri, diharapkan bisa menjadi media komunikasi edukasi bagi masyarakat dalam mensosialisasikan bahaya pernikaha usia anak.

“Sebab, masalah pernikahan usia anak di Provinsi NTB, salah satunya di kabupaten Lombok Utara masih cukup banyak”

Radio didirikan juga diharapkan jadi penerang bagi ibu-ibu dalam mewujudkan berbagai potensi perempuan untuk berkontribusi membangun desa dan daerah.

Ia menjelaskan, perempuan dan anak merupakan kekuatan luar biasa untuk dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. Sebab, Jumlah populasi penduduk di Indonesia 50 persen adalah perempuan. Sedangkan populasi anak merupakan sepertiga dari populasi penduduk Indonesia. Karena mereka adalah SDM yang harus diberdayakan dan dilindungi.

“Terkait pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak semua tergantung dari pemerintah daerahnya,” jelasnya.

Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu mengakui bahwa perkawinan anak di bawah umur masih cukup tinggi di Kabupaten Lombok Utara dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan. Termasuk melalui Perda tentang pencegahan perkawinan anak yang diinisiasi Pemprov NTB.

“Mudah-mudahan dengan Perda tersebut dapat meminimalisir perkawinan anak Karena dalam perda itu ada sanksi bagi anak yang kawin maupun yang mengawinkan,” jelas bupati.

Dengan peresmian Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19 atau “Nina Bayan” juga dapat menjadi wadah sekaligus media edukasi perempuan dalam memberikan pemahaman tentang bahayanya pernikahan usia anak.

Seperti diketahui, pembetukan Radio Sekolah Perempuan merupakan inisiasi dan kerja sama antara Institut Perkumpulan Lingkaran Pendidikan Alternatif Untuk Perempuan (Kapal Perempuan), Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) dan oraganisasi perempuam lain.

Selengkapnya
Cloud Hosting Indonesia

Tinggalkan Balasan

Cek juga
Close
Back to top button