HeadlineKesehatanPendidikan

DPRD Setuju Guru Honorer Masuk Prioritas Terdampak Covid-19

PRAYA, QOLAMA.COM | Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah Suhaimi, SH setuju atas usulah sejumlah fihak yang memasukkan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sebagai kelompok terdampak di masa Covid-19 saat ini.

Kata Suhaimi, tenaga pendidikan dan guru honorer adalah kelompok yang menggantungkan hidupnya dari kerja yang melibatkan interaksi sosial dengan mengajar. Maka ketika interaksi sosial ini terputus dengan adanya kebijakan Social Distancing, maka kehidupan merekapun ikut terjun bebas dan menjadi kelompok yang paling terdampak Covid-19.

“Saya sangat setuju, guru honorer ini dimasukkan dalam kelompok terdampak Covid-19, mereka-mereka seharusnya prioritas, karena tidak ada Covid saja sudah susah ditambah beban ada Covid lagi” Ujarnya.

BACA BERITA TERKAIT :

Guru Honorer Menjerit Ditengah Covid, LP Maarif dan Pergunu Suarakan Nasib Guru

Karena itu Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah terang Suhaimi, hendaknya tidak hanya melihat kelompok korban Covid-19 berdasarkan status miskin, tidak miskin dan rentan miskin yang ada di Kemensos atau dinas Sosial. Tetapi juga harus melihat dampak covid ini secara konperehensif karena telah memapar kelompok ekonomi lain yang justru paling rentan miskin akibat Covid-19.

“Bahkan menurut saya, yang paling merasakan dampak langsung Covid-19 ini adalah mereka-mereka yang menggantungkan hidupnya melalui interaksi sosial seperti pelaku wisata, pedagang dan juga guru honorer ini, jika tidak dibantu mereka akan menjadi kelompok miskin baru yang sangat besar” Jelasnya.

BERITAL LAINNYA :

Guru To’i; Pemda Jangan Takut Arahkan Pemdes Pergunakan DD untuk Covid

Suhaimi yang juga Ketua sebagai Juru Bicara DPRD NTB ini menjelaskan, dari Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Lombok Tengah, jumlah keseluruhan masyarakat miskin, baik yang miskin maupun rentan miskin di di Lombok Tengah sebesar 183 ribu KK.

Dari jumlah orang miskin tersebut, yang dapat diakomodir PKH hanya sekitar 63 ribu KK, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu Sembako sekitar 100 ribu dan JPS mengakomodir sekitar 9 ribuan KK. Sementara sisanya sekitar 11 ribu KK tidak mendapatkan alokasi dari manapun.

“Kitapun tidak tahu, apakah guru honor termasuk di 11 ribu ini atau tidak, atau jangan-jangan mereka tak termasuk disini. Kan sungguh parah ini!” Tandasnya.

Karena itu pendataan menjadi sangat penting dan membutuhkan komitmen serius dari Eksekutif dan Legislatif untuk memikirkan darimana anggaran untuk menangani mereka yang jumlahnya sangat besar ini.

“Satu-satunya cara saya kira pemda dan DPRD harus berfikir jernih. Memandang situasi ini sebagai kondisi darurat sehingga anggaran-anggaran Bansos terutama hibbah-hibbah di semua instansi alihkan dulu untuk atasi dampak ini. Ini harus berani kita lakukan,” Tegasnya.

Untuk itu ia mengajak semua elemen, termasuk para anggota DPRD agar melepas dulu kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan lain dan focus mengatasi keadaan darurat Covid-19.

“Seperti kata Gusdur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Mari kita ikhtiar menyelesaikan secara bersama-sama. Ini dibutuhkan kerja cepat dan dan keputusan yang tepat,” Terangnya. []

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: