Tiga Tahun Tanpa Air Bersih, Warga Gili Meno Merasa Ditelantarkan
Lombok Utara – Puluhan warga Gili Meno bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar aksi demonstrasi menuntut Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) agar segera memenuhi hak dasar masyarakat mengakses dan menikmati air bersih.
Aksi tersebut digelar disepanjang pantai dan tengah laut antara Gili Meno dan Gili Terawangan menggunakan perahu, dengan membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan pemasangan pipanisasi bawah laut untuk akses air bersih, Kamis 21 Mei 2026.
“Aksi demonstrasi hari ini kita gelar untuk meminta pemerintah menyediakan air bersih sebagai hak dasar warga negara” kata Jaenur, warga Gili Meno.
Dalam orasinya, Jaenur juga mendesak pemerintah, khususnya Pemda KLU agar merealisasikan air bersih melalui pipanisasi bawah laut.
Dikatakan aksi dan tuntutan soal pemenuhan atas air bersih, bahkan sudah sering dilakukan dan sudah berlangsung hampir tiga tahun lebih.
Ia menuding Pemda KLU seakan menutup mata, dan tidak mau melihat mendengar penderitaan warga yang mengalami krisis air bersih selama bertahun tahun.
“Kalau warga di Gili Air dan Gili Terawangan telah menikmati air bersih sejak lama, mengapa kami sampai saat ini tidak tersentuh, Pemda KLU seolah menganaktirikan kita” teriaknya.
Kepala Dusun Gili Meno, Masrun mengaku
Sudah muak dengan janji Pemda yang tak kunjung terealisasi untuk pemasangan pipanisasi, tiga tahun lebih kita terus menunggu mendapatkan hak dasar sebagai warga.
“Kalau proses pipanisasi tidak juga dikerjakan, kalau perlu akan melaporkan kepada presiden Prabowo” katanya.
Diakui Masrun, kendali ada penyaluran melalui pengisian bak penampung untuk kebutuhan masyarakat, tapi belum mampu memenuhi sepertiga dari kebutuhan masyarakat.
Direktur eksekutif Walhi NTB, Amri Nuryadin, menambahkan, Gili Meno termasuk Gili air dan Terawangan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar bagi Pemda.
Tapi dalam kenyataanya, tidak menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pemda gagal memenuhi kebutuhan masyarakat
“Pipanisasi bawah laut menjadi pilihan, karena lebih aman dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dibandingkan pengolahan air laut” katanya.