MATARAM – QOLAMA.COM | Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui angka buta aksara di NTB masih tinggi dan butuh metode tepat untuk menurunkannya.
“Penuntasan buta aksara di NTB menjadi PR bersama, mengingat angkanya masih tinggi dan masih belum menemukan metode tepat untuk menurunkannya” kata Rohmi, dalam Rapat Koordinasi, Pelaksanaan Standar Pelaayanan Minimal (SPM) dan Koordinasi PAUD Holistik Integrasi (HI) di Aula Handayani, Dikbud NTB, Selasa 9 Maret 2021.
Penuntasan buta aksara, PAUD Holistik Integrasi dan SPM dalam bidang pendidikan merupakan satu kesatuan yang tak bisa dilepaskan berjalan sendiri. Ketiga aspek penting bagi terbangunnya pendidikan berkualitas khususnya di NTB haruslah dilakukan dengan semangat dan etos kerja tinggi.
“Koordinasi dan sinergitas yang proporsional antara kewenangan kabupaten/kota dan pemerintah provinsi hendaknya harus saling melengkapi untuk mewujudkan visi bersama membangun kualitas pendidikan di NTB semakin baik,” kata Rohmi.
Lebih lanjut Rohmi berharap, dari pertemuan ini nanti ada satu kesepakatan terkait buta aksara ini yang betul-betul menukik bagi masyarakat NTB sehingga masyarakat juga akan semakin produktif. Saya rasa tak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau bekerjasama dengan semua pihak.
Kadis Dikbud NTB, H. Aidy Furqan melaporkan Rakor ini membahas tiga aspek strategis dalam membangun kemajuan pendidikan di NTB. Diantaranya penerapan standar pelayanan minimal (SPM), penuntasan buta aksara dan PAUD Holistik Integrasi.
“Rakor juga bertujuan menyiapkan bahan Musrenbang April 2021 mendatang . Tiga aspek penting dalam memajukan pendidikan di NTB hendaknya bisa menjadi kesepakatan bersama dengan kabupaten/kota se NTB” harapnya.
