HeadlinePolitik

Guru To’i : Angka Pernikahan Usia Anak di NTB Menghawatirkan.

MATARAM – QOLAMA.COM | Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pencegahan perkawinan usia anak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi Nusa Tenggara Barat, Guru To’i Akhdiansyah menyebutkan angka pernikahan di bawah umur di NTB sudah sangat menghawatirkan.

“Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, untuk usia pernikahan anak dibawah umur tingkat SMA/SMK sederajat tahun 2020 mencapai 874 kasus, artinya sudah sangat menghawatirkan” kata Politisi muda PKB NTB tersebut, Kamis 14 Januari 2021.

Paparan data tersebut mendorong Pansus lebih bersemangat menuntaskan Raperda pencagahan perkawinan usia anak. Melalui Raperda tersebut diharapkan bisa semakin memaksimalkan upaya menekan dan mencegah angka pernikahan usia anak di NTB.

Dikatakan, pernikahan dibawah umur terbukti berdampak besar bagi kehidupan dan masa depan anak, menghambat pendidikan, melahirkan generasi tidak sehat, karena minim pemahaman kesehatan reproduksi.

“Angka kematian ibu hamil yang sempat tinggi di NTB, gizi buruk dan stunting salah satunya sebagai dampak dari pernikahan usia anak” terang Yongky.

Termasuk dampak sosial ekonomi berupa kemiskinan. Raperda pada prinsipnya berbicara penanganan dasar penyiapan generasi bangsa yang sehat dan tangguh di masa mendatang. Menyelamatkan pendidikan, hak kesehatan dan hak ekonomi anak dimasa mendatang.

Guru To’i juga mendorong semua pihak untuk bersama-sama menangani persoalan anak demi menjamin masa depan anak lebih baik.

“Masalah pernikahan usia anak merupakan persoalan serius, karena menyangkut investasi generasi NTB dan Bangsa kedepan, karena untuk mewujudkan generasi emas, NTB gemilang, harus didukung generasinsehat dan berkualitas”.

Rapat Pansus sendiri lebih pada mengkonsolidasi gagasan besar Raperda, yaitu komitment, kolaborasi, partisipasi seluruh pihak yang memilkii keberpihakan sama. Disisi lain, karena Raperda inisiatif DPRD ini adalah yang pertama di Indonesia, maka sangat penting model sanksi yang akan diformulasikan dalam Raperda mendukung maksud Raperda.

Adapun diantara sanksi yang di usulkan yakni administratif atau bahkan ada tawaran ekstrem sanksi pidana bagi para pelaku yang tetlibat didalamnya.

“Disisi lain muncul juga ide tentang reward bagi yang berhasil menurunkan atau mencegah angka perkawinan usia anak”

Rapat Pansus Raperda Pencegahan Pernikahan Anak di hadiri Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AK), Dikbud, Dikes, BKKBN, Kemenag dan perwakilan NGO yang fokus isu perempuan dan anak yang berakftifitas di NTB.

Selengkapnya
Cloud Hosting Indonesia

Tinggalkan Balasan

Cek juga
Close
Back to top button