HeadlineHukum dan Kriminal

SK Pengangkatan Cacat Hukum, Pimpinan Baznas NTB Diminta Mundur.

MATARAM – QOLAMA.COM | Lima pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta segera mengundurkan diri, karena Surat Keputusan (SK) pengangkatan oleh Gubernur NTB Nomor: 400-314 Tahun 2020 dinilai tidak sah sebab tidak sesuai rekomendasi Baznas pusat.

Permintaan tersebut disampaikan kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pengawal Rekomendasi (AMPR) saat melakukan aksi demonstrasi di kantor Baznas NTB.

“Kami meminta pimpinan Baznas yang tidak masuk rekomendasi Baznas pusat agar mundur dan angkat kaki karena karena pengangkatannya cacat hukum sehingga tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengurus Baznas NTB. ” Ungkap Wahyu Satriadi salah seorang peserta aksi Kamis, (2/7/2020.)

Ia juga mendesak SK gubernur NTB Nomor: 400-314 tahun 2020 segera diperbaiki karena SK tersebut mencerminkan sikap arogansi dan kesewenang-wenangan Gubernur NTB Dr. Zulkiflimansyah.

Wahyu mengingatkan, polemik Baznas NTB ini akan terus disuarakan masyarakat sampai persoalan tersebut diselesaikan secara baik oleh Gubernur dan mengikuti aturan yang berlaku.

“Kami ingatkan bapak Gubernur agar jangan tidak pura-pura lupa persolaan ini, ini persoalan yang sangat serius hubungannya dengan agama, sah dan tidk sah” Tambahnya.

Peserta Aksi lain Badri mengatakan hal serupa, aksi akan terus dilanjutkan AMPR salah satunya supaya publik tidak lupa persoalan Baznas NTB yang bermasalah ini.

“Gubernur NTB harus terus diingatkan soal kekisruhan yang telah diciptakannya sendiri. Gubernur mestinya memberi contoh kepada masyarakat bagaimana caranya mentaati aturan, UU dalam membuat keputusan”. Tandasnya

Karena itu kata Badri, pengurus Baznas NTB saat ini harus segera di ganti karena tidak sah dan berdampak pada pengelolaan zakat yang juga tidak sah .

“Jangan sampai semua warga NTB ikut berdosa gara-gara SK gubernur menyalahi aturan dari sisi UU maupun hukum agama”. Ungkapnya.

Terkait hal tersebut, salah seorang pimpinan Baznas NTB terlantik Abdul Hakim, SH, S. Pt, MP tidak bisa banyak mengomentari. Ia menjelaskan, terkait SK Gubernur soal pengangkatan pimpinan Baznas NTB urusannya adalah kebijakan Gubernur NTB Dr. Zulkiflimansyah dengan Baznas Pusat sebagai komando.

“Terkait dugaan adanya kesalahan prosedur karena ada beberapa nama yang mendapat rekomendasi Baznas pusat tapi tidak dilantik kami tidak etis mengomentarinya, karena itu urusan Baznas Pusat dan Gubernur NTB sebagai pimpinan di daerah” Jelas Hakim.   

Diakui Hakim, persoalan SK Baznas tersebut memang lumayan mengganggu kinerja Para Pimpinan Baznas terlantik. Ada beberapa agenda yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan termasuk Koordinasi Nasional Baznas beberapa waktu lalu. Namun ia berjanji kepada peserta aksi akan menyampaikan materi protes AMPR ke pihak-pihak terkait termasuk ke Baznas Pusat dan Gubernur NTB.

Hakim menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Baznas NTB. 

“Apa yang disampaikan AMPR kami apresiasi dan kami berjanji akan menyampaikannya ke pihak-pihak terkait seperti Baznas Pusat dan Gubernur” Tambahnya. 

Abdul Hakim hanya berdua bersama H.L. Patimura Parhan menemui peserta Aksi AMPR. Adapaun pimpinan Baznas yang lain dijelaskannya dalam keadaan berhalangan dan tidak masuk kantor. Karenanya para peserta aksi mengancam akan melakukan aksi lagi dan berbicara langsung dengan struktur Pimpinan Baznas NTB yang lengkap.[]   

Selengkapnya
Cloud Hosting Indonesia

Tinggalkan Balasan

Cek juga
Close
Back to top button