MATARAM – QOLAMA.COM | Asisten II Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ridwan Syah mengatakan angka kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mencapai 13,9 persen, dari total jumlah penduduk NTB yang mencapai lebih dari 5 juta jiwa.
“Dengan jumlah penduduk kami yang 5 juta lebih angka kemiskinan di NTB masih cukup tinggi yaitu 13,9 persen, tahun lalu dari catatan BPS angka kemiskinan kami 13,8 persen lebih naik 0,09 persen, naik sedikit sebenarnya” kata Ridwansyah, pada konsultasi publik materi teknis rencana tata ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Rinjani dan sekitarnya di Hotel Seraton Senggigi, Rabu, 7 Oktober 2020.
Meskipun hanya mengalami sedikit penambahan, namun dengan tambahan tersebut juga dapat menggambarkan bahwa NTB masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif di masa pandemi.
Dikatakan, meskipun masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi sesungguhnya pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pertumbuhan semu, tidak inklusif karena di dalamnya didominasi ekspor tambang.
“Perekonomian yang inklusif tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang juga dapat merepresentasikan pertumbuhan yang nyata pada berbagai sektor terutama sektor pertanian dan sektor pariwisata termasuk sektor lain” katanya.
Sehingga industrialisasi menjadi penting dalam meningkatkan nilai tambah pengelolaan produk hasil pertanian, perkebunan, maupun peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
NTB juga menghindari membatasi mengirim barang atau bahan mentah keluar daerah untuk diolah dulu di NTB, minimal menjadi barang setengah jadi sehingga memberikan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan.
“Harapannya dengan adanya lapangan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan dan otomatis menurunkan angka kemiskinan,” ucapnya.
Dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut peran investasi sangatlah penting sehingga menjadi sangat penting pula untuk memastikan tata ruang untuk investasi sehingga tata ruang dapat menjadi pendorong munculnya berbagai investasi.
Karena itu bagaima rencana tata ruang bisa menjadi pendorong bagi investasi bukan sebaliknya. Bukan tata ruang yang akhirnya menjadi penghambat investasi.
Dengan kolaborasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan, NTB akan menjadi mode bagi sebuah konsep pembangunan yang mengawinkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan.
“Dalam konsep revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NTB, konsep ini dikenal dengan LECI “Lombok Equal City Island” dimana konsep ini akan mengkolaborasikan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah serta kearifan lokal” tutupnya.