Kami Warga NU merasa di Prank: Islah Lirboyo Ternyata Hanya “Perdamaian Gimmick”
Euforia Islah Lirboyo yang kita sambut beberapa hari terakhir ini rupanya hanya gimmick. Apa yang semula kita anggap sebagai akhir dari konflik internal PBNU ini, hari ini justru membuka babak baru yang tak kalah rumit.
Pernyataan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, sebagaimana diberitakan kumparan, menegaskan bahwa hasil rapat pleno PBNU di Hotel Sultan—yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum PBNU dan H. M. Nuh sebagai Katib Aam—masih dianggap sah dan belum diralat. Bahkan, Kiai Miftah secara terbuka menyatakan telah menyampaikan hal tersebut kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf agar tidak tersinggung dengan keputusan pleno tersebut.
Pernyataan ini memiliki implikasi serius. Ia menandakan bahwa kubu Rais Aam—yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai “kubu Sultan”—tidak memaknai Islah Lirboyo sebagai pengembalian struktur PBNU ke kondisi sebelum polemik. Dengan kata lain, islah dipahami secara terbatas, bukan sebagai rekonsiliasi struktural menyeluruh.
Di sinilah letak kerumitan itu: multitafsir atas makna islah.
Bagi kubu Gus Yahya atau yang sering disebut “kubu Keramat”, Islah Lirboyo dipahami sebagai solusi total—mengakhiri konflik dan mengembalikan legitimasi kepengurusan PBNU seperti sedia kala. Namun, pernyataan Rais Aam hari ini justru membantah tafsir tersebut. Ini menegaskan islah yang terjadi di Lirboyo itu ternyata berdiri di atas kesepahaman yang rapuh.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka harus diakui secara jujur bahwa warga NU yang sudah terlanjur euforia menyambut islah sesungguhnya sedang dihadapkan pada ilusi perdamaian. Dalam bahasa yang lebih lugas: publik NU seakan hanya dijadikan penonton dari drama elite yang belum sungguh-sungguh selesai.
Situasi ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga memalukan dan memilukan. Bagaimana mungkin konflik organisasi umat sebesar NU diselesaikan dengan standar tafsir politik yang cair, ambigu, dan penuh manuver? Mengapa para tokoh yang kita tuakan justru gagal menghadirkan ketegasan makna dalam sebuah proses islah?
Sebagai warga NU di lapisan bawah, kegelisahan ini sulit disembunyikan. NU bukan sekadar organisasi struktural, melainkan rumah besar jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah yang hidup dari kepercayaan warganya. Ketika islah diperlakukan sebagai strategi politik, bukan sebagai jalan moral dan organisatoris, maka yang runtuh bukan hanya struktur, tetapi juga kepercayaan.
Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar: kapan islah yang sebenarnya akan terjadi? Islah yang tidak multitafsir. Islah yang tidak menyisakan agenda tersembunyi. Islah yang benar-benar memulihkan NU sebagai organisasi khidmah umat, bukan arena tarik-menarik kekuasaan.
Sampai hari ini, jawabannya masih menggantung. Dan warga NU hanya bisa berharap—seraya terus merasa prihatin—bahwa konflik ini tidak terus diwariskan sebagai preseden buruk dalam sejarah organisasi yang lahir dari nilai-nilai akhlak dan kebijaksanaan para ulama.
Ahmad Jumaili (Ketua MDS Rijalul Ansor NTB)