Muktamar NU ke-35: Kontestasi Elite, Politik 2029, dan Perebutan Arah Jam’iyyah

Warga Nahdliyin menaruh harapan besar agar NU dapat keluar dari fase turbulensi. Muktamar mendatang bukan semata-mata pergantian figur, melainkan juga perubahan cara memimpin. Ada kebutuhan untuk menata ulang karakter kepemimpinan NU—di tengah kompleksitas sosial, politik, dan kultural yang terus berubah.

Konflik yang mencuat di tubuh Nahdlatul Ulama dalam beberapa waktu terakhir tak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan dinamika politik internal menjelang Muktamar NU ke-35. Isu-isu yang beredar—mulai dari tata kelola organisasi, manajemen keuangan, hingga rumor keterlibatan NU dalam konsesi tambang—sejatinya hanyalah lapisan luar dari kontestasi yang lebih mendasar: perebutan arah dan kepemimpinan NU ke depan.

Bagi organisasi sebesar NU, ketegangan semacam ini bukan hal baru. Setiap muktamar selalu menghadirkan intrik politik, konsolidasi kekuatan, dan lobi-lobi elite. Namun, muktamar kali ini memiliki bobot berbeda. Selain menentukan kepemimpinan lima tahun ke depan, ia berlangsung di tengah lanskap politik nasional yang mulai mengarah ke 2029.

Posisi NU, dengan basis massa terbesar di Indonesia, menjadikannya arena strategis yang tak bisa dilepaskan dari kepentingan politik nasional. Karena itu, muktamar ke-35 tidak lagi sekadar forum internal jam’iyyah, melainkan bagian dari peta kekuasaan yang lebih luas.

Di tingkat akar rumput, warga Nahdliyin menaruh harapan agar NU dapat keluar dari fase turbulensi beberapa tahun terakhir. Harapan itu tidak semata-mata ditujukan pada pergantian figur, melainkan pada perubahan cara memimpin. Ada kebutuhan untuk menata ulang karakter kepemimpinan NU—di tengah kompleksitas sosial, politik, dan kultural yang terus berubah.

Kubu Petahana dan Elite Struktural

Nama Ketua Umum PBNU saat ini, KH Yahya Cholil Staquf, masih menjadi poros utama. Gus Yahya membawa narasi modernisasi tata kelola dan diplomasi internasional NU. Di tingkat global, langkah-langkahnya mendapat pengakuan. Namun di internal, sebagian warga NU menilai orientasi tersebut terlalu elitis dan berjarak dengan problem kultural di daerah.

Dalam lingkar kekuasaan struktural ini, terdapat pula Saifullah Yusuf, Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU. Posisi ganda ini memberinya akses kuat ke jejaring negara sekaligus mesin organisasi.

Figur Intelektual dan Simbol Moral

Nama Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, Menteri Agama, kerap disebut sebagai alternatif moderat. Ia dikenal luas sebagai intelektual muslim dan figur yang relatif diterima lintas kelompok. Namun, dalam konteks kontestasi muktamar, kekuatan simbolik semata belum tentu cukup untuk menghadapi realitas politik internal NU yang keras.

Di spektrum serupa terdapat KH Ahmad Said Asrori, Katib Aam PBNU, dan KH Amin Said Husni, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Keduanya memiliki legitimasi struktural, meski relatif jarang tampil dalam manuver politik terbuka.

Politisi NU dan Irisan Kekuasaan

Sejumlah politisi berlatar NU juga masuk dalam radar. Nusron Wahid, Muhaimin Iskandar, dan kembali Saifullah Yusuf, merepresentasikan irisan paling nyata antara NU dan kekuasaan negara. Kekuatan mereka terletak pada jaringan politik dan sumber daya. Namun, kehadiran politisi kerap memicu resistensi di kalangan warga NU yang menginginkan jarak tegas antara jam’iyyah dan kekuasaan.

Kekuatan Pesantren dan Basis Kultural

Di sisi lain, muncul figur-figur pesantren seperti KH Marzuki Mustamar dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin). Mereka dianggap merepresentasikan wajah NU kultural—berbasis pesantren dan kedekatan dengan jamaah. Basis moral mereka kuat, terutama di wilayah Jawa Timur. Tantangannya terletak pada konsolidasi nasional dan kemampuan membaca dinamika politik yang semakin kompleks.

Generasi Muda dan Produksi Gagasan

Sejumlah tokoh muda NU, antara lain Gus Nadirsyah Hosen, Gus Ulil Abshar Abdalla, dan KH Abdul Moqsith Ghazali, lebih sering tampil sebagai produsen gagasan. Mereka memainkan peran penting dalam wacana keislaman dan kebangsaan, tetapi belum sepenuhnya masuk ke pusat pengambilan keputusan.

Rois Aam: Otoritas Moral

Untuk posisi Rois Aam, sejumlah nama muncul, seperti KH Mustofa Bisri, KH Ubaidillah Shodaqoh, KH Machasin, KH Idris Hamid, dan KH Mu’adz Thohir. Mereka merepresentasikan otoritas moral dan keilmuan yang relatif lebih stabil di tengah pertarungan politik Ketua Umum.

Sementara itu, tokoh-tokoh sepuh seperti KH Ma’ruf Amin dan KH Anwar Manshur tetap dihormati, tetapi dinilai tidak lagi ideal untuk memikul beban kepemimpinan aktif. (Redaksi)