HeadlineLingkungan

Program Perhutanan Sosial, NTB Dapat 14.800 Ha

MATARAM – QOLAMA.COM | Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima 14.800 perhutanan sosial dari pemerintah pusat yang diserahkan langsung Presiden Jokowi, yang terdiri dari hutan adat dan tanah obyek reforma agraria (Tora) secara serentak se-Indonesia yang berlangsung secara virtual, Kamis, 7 Januari 2021.

Perhutanan Sosial seluas 14.800 Ha tersebut diperuntukkan untuk 10.270 KK dan redistribusi tanah sebesar 127 Ha untuk 873 KK.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengajak masyarakat yang baru saja mendapatkan SK dari Presiden agar memanfaatkan hutan dengan bijak.

“Jangan sampai hutan itu kita jaga seakan-akan tidak bisa diapa-apakan, hutan bisa digunakan, dimaksimalkan tapi tetap dijaga kelestariannya,” pesan Zul.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyerahkan sebanyak 2.929 SK Perhutanan Sosial dengan luas 3.442.000 Ha untuk 651.000 KK. Jokowi mengharapkan, agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima SK.

Selain itu, sebanyak 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 Ha dan 58 SK TORA seluas 72.000 Ha di juga turut diserahkan kepada 17 Provinsi.

“Sejak lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian yang khusus kepada yang namanya redistribusi aset,” kata Jokowi

Redistribusi aset disebut Jokowi sangat kuat pengaruhnya dengan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia. Hal ini juga menjadi jawaban di tengah maraknya sengketa agraria yang kerap terjadi belakangan.

Dikatakan, pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset, baik melalui kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria.

Presiden menekankan bahwa kegiatan penyerahan SK akan terus mendapat pantauan dari pusat. Untuk itu, Ia meminta masyarakat penerima SK dapat mempergunakan hutan dengan sebaik-baiknya.

“Saya tidak ingin hanya sekedar membagi-bagikan SK, ini akan saya ikuti, akan saya cek terus untuk memastikan bahwa lahan ini memang betul-betul dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif,” lanjut Jokowi.

Ia juga memperingatkan agar jangan sampai ada pelanggaran hukum yang terjadi kedepannya diakibatkan SK Hutsos tersebut. Dengan kehadiran SK ini pula, Ia berharap perhutanan sosial betul-betul memberikan dampak bagi kemajuan perekonomian, tanpa mengganggu ekosistem hutan itu sendiri.

Jangan sampai sudah dapat SK , kemudian dipindahtangankan ke orang lain, hati-hati, saya ikuti, meskipun saya di Jakarta, saya bisa mengikuti ini.

Selengkapnya
Cloud Hosting Indonesia

Tinggalkan Balasan

Cek juga
Close
Back to top button