AnggaranHeadlineKesehatanMataramPolitikSosial

Lakpesdam NU NTB Ajak Masyarakat Awasi Dana Covid-19

“Alokasi anggaran yang sangat besar ini sangat rentan dikorupsi terlebih karena anggaran ini muncul dalam situasi darurat” Kata Muhammad Jayadi Ketua Lakpesdam PWNU NTB

Sejak mewabahnya Covid-19, pemerintah pusat secara jor-joran telah menggelontorkan dana pencegahan dan penanganannya. Pada Maret 2020 saja tercatat, setidaknya Pemerintah Jokowi menggelontorkan Rp 405,1 triliun.

Dua bulan berikutnya, Mei 2020 Kementerian Keuangan RI mencatat, dana yang digelontorkan pemerintah telah mencapai angka Rp 836, 5 triliun.
Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan jor-joran yang sama.

“Alokasi anggaran yang sangat besar ini sangat rentan dikorupsi terlebih karena anggaran ini muncul dalam situasi darurat” Kata Muhammad Jayadi Ketua Lakpesdam PWNU NTB

Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memberikan kelonggaran kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran sehingga potensial terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan.

“Sebab itu masyarakat harus mengawasi secara kritis”, ajak Mantan Ketua PMII Kota Mataram ini.

Untuk di NTB, Pemerintah Provinsi NTB juga telah jor-joran mengelontorkan anggaran untuk Covid-19. Tercatat, tidak kurang dari Rp. 926 miliar dengan rincian, untuk kesehatan Rp. 466,28 miliar, stimulus ekonomi Rp.310 miliar dan untuk jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang Rp. 150,67 miliar.

Pemerintah Kota Mataram juga demikian. Untuk kesehatan saja sebesar Rp. 78.9 miliar, untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp. 61.4 miliar. Belum lagi bantuan sosial lainnya yang akan digelontorkan sampai desember 2020.

“Anggaran sebesar ini sangat rawan dikorupsi jika kita semua diam” Tegasnya.

Baca Juga : 

Anggaran Covid-19 Loteng Janggal, DPRD Akan Panggil Bupati Suhaili

Awas!, Anggaran Penanganan Covid-19 NTB Diawasi BPKP

FITRA NTB; Pemprov Tidak Terbuka Informasi Anggaran COVID-19

Pemrov NTB Jor-Joran Gelontorkan Anggaran Untuk Penanganan Covid 19

Pengawasan tambah Jayadi tidak hanya terhadap Bantuan Sosial Covid-19 dan penyalahgunaan anggaran, melainkan terkait managemen pendataan dan keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu faktor terbukanya ruang untuk melakukan penyimpangan.

Sementara itu, secara terpisah, Sekretaris Lakpesdam NU NTB Apipuddin,LL.M, menjelaskan, Lakpesdam NU hari ini sedang melakukan program pemantauan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat atas haknya terutama dalam mengakses bansos JPS.

“Kita pantau dan awasi setiap penyaluran dana program JPS Covid-19 yang dilakukan pemerintah, kita juga membantu warga untuk mendapatkan haknya, tidak dikorupsi, tidak mengalami diskriminasi” Ungkapnya.

Secara tekhnis, Apipuddin menjelaskan, program pemantauan Lakpesdam NU NTB ini juga akan aktif memproduksi dan menyebarkan informasi pemantauan, menyiapkan posko pengaduan (Complaint Channels), melakukan investigasi, analisis data serta mengembangkan dan menyusun rekomendasi tentang kebijakan yang perlu diperbaiki baik tingkat nasional maupun daerah.

“Melalui posko yang kami bentuk, masyarakat dapat menyampaikan keluhan mereka atas segala bentuk permasalahan yang mereka tahu dan temukan dilapangan misalnya ada pemotong, seharusnya dapat tapi tidak dapat dan lainnya” Jelas Apip.

Nantinya hasil dari pemantauan ini akan dihubungkan dengan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi JAGA Bansos.[]

Selengkapnya
Cloud Hosting Indonesia

Tinggalkan Balasan

Cek juga
Close
Back to top button